nusakini.com--Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan pemaparan mengenai Strategi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (28/02). 

Ia berharap setiap komponen pengelola keuangan negara dalam kapasitasnya turut memastikan penggunaan sumber daya yang riil bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat memberikan output dan outcome agar bermanfaat secara optimal serta memiliki nilai tambah. 

• Wamenkeu: Ekonomi yang Inklusif dan Penguatan SDM sebagai Kunci Pembangunan
• Globalisasi, Antara Ancaman dan Kesempatan
• Universitas Jadi BLU Agar Lebih Berkontribusi Terhadap Pembangunan
• Wamenkeu Hadiri Konferensi Keuangan Syariah ke-3 Di Four Points Hotel Makassar
• Ini Tiga Prinsip yang Harus Dipenuhi Untuk Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer K-2

“Bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus sedapat mungkin harus memiliki output/hasil dan dampak yang memberikan manfaat yang optimal serta berikan nilai tambah. Itu yang betul-betul kita inginkan,” kata Wamenkeu. 

Pengelolaan keuangan tidak hanya harus memiliki perspektif akuntabilitas keuangan dan administratif, namun juga harus memiliki akuntabilitas kinerja. Dari sini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian cita-cita luhur bangsa. 

“Itu mulai mulai dari perencanaannya, perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Itu harus berjalan betul, sehingga Sekjen dan Irjen itu adalah tangan kanan dan kirinya lembaga dan menteri yang saling mengisi,” tambah Wamenkeu. 

Oleh karena tata kelola anggaran yang baik penting untuk dapat mewujudkan ekonomi yang berkualitas, agar dapat berdampak pada masyarakat. “Bahwa tantangan kita, bagaimana kita bisa dan terus dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan juga mengentaskan kemiskinan. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing, dan juga yang sering Ibu Sri sampaikan, bagaimana kita bisa mengurangi ketimpangan, tata kelola yang baik dan institusi yang bersih dan efektif,” jelas Wamenkeu.(p/ab)